BANDUNG — Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Subdit III Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) berhasil mengungkap kasus tindak pidana defacing dan/atau perlindungan data pribadi serta perdagangan data ilegal berskala luas. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan tiga orang tersangka berinisial A.S (21), A.R (33), dan B.D.J (22) yang memiliki peran berbeda dalam sindikat kejahatan siber tersebut.

Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/1054/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT yang dilayangkan pada tanggal 03 Juni 2026 oleh pelapor berinisial Sdr. RFP. Berdasarkan laporan tersebut, tindak pidana terjadi di Kota Bandung pada tanggal 27 April 2026.

Modus Operandi: Sewa Bot Telegram dan Jual-Beli API Key Berisi Data Sensitif

Berdasarkan hasil penyidikan, para pelaku menjalankan praktik perdagangan data pribadi ilegal dengan cara menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram dengan nama pengguna @ajatzx25 (dikelola oleh tersangka A.S).

Sindikat ini memfasilitasi akses ilegal dengan membuat dan menyewakan API (Application Programming Interface) Key yang terhubung langsung ke berbagai pangkalan data penting, mulai dari data kependudukan, kendaraan bermotor, BPJS, hingga data pendidikan seharga Rp7.000.000,00.

Selain itu, para pelaku mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server (VPS) yang terintegrasi dengan API pihak lain. Bot ini dirancang otomatis untuk melacak dan menampilkan data pribadi, yang kemudian disewakan kepada pihak ketiga dengan tarif Rp700.000 per akun setiap bulannya demi meraup keuntungan finansial pribadi.

Kronologi Penangkapan: Lintas Wilayah dari Banten, Tangerang, hingga Yogyakarta

Penyelidikan mendalam mulai membuahkan hasil ketika Tim Subdit III Ditressiber Polda Jabar bergerak menuju Kabupaten Banten pada 10 Agustus 2026. Di lokasi tersebut, petugas menyasar tempat tinggal pemilik akun Instagram @ajatzx25 dan berhasil mengamankan tersangka A.S. Dari keterangan A.S, terungkap bahwa bot Telegram yang dikuasainya diperoleh dengan cara berbayar kepada seseorang pemilik akun Telegram bernama "Bangor" seharga Rp700.000.

Tim penyidik kemudian melakukan pengembangan terhadap pemilik akun Telegram "Bangor" tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2026, petugas mendatangi Kota Tangerang dan berhasil mengamankan tersangka A.R di sebuah indekos. Berdasarkan pemeriksaan, A.R mengakui bahwa bot Telegram yang digunakan oleh A.S merupakan buatannya sendiri, di mana ia berlangganan API Key kepada tersangka lain berinisial B.D.J.

Rangkaian penangkapan ini akhirnya dituntaskan pada tanggal 10 September 2026, di mana tim gabungan berhasil meringkus tersangka B.D.J di sebuah indekos yang beralamatkan di Kota Yogyakarta.

Peran Masing-Masing Tersangka:

  1. Sdr. A.S (21 Tahun, Laki-laki, Asal Kab. Banten): Berperan membuka jasa layanan lacak dan cek identitas serta memasarkan jasa ilegal tersebut melalui media sosial.
  2. Sdr. A.R (33 Tahun, Laki-laki, Asal Kota Tangerang): Berperan sebagai pembuat bot Telegram berbasis VPS yang terintegrasi untuk melacak data.
  3. Sdr. B.D.J (22 Tahun, Laki-laki, Asal Kab. Belitung Timur): Berperan sebagai penyedia atau pembuat API Key yang menjadi fondasi akses data ilegal.

Barang Bukti yang Disita

Dalam operasi penangkapan ini, penyidik Ditressiber Polda Jabar turut mengamankan sejumlah barang bukti dari masing-masing tersangka, di antaranya:

  1. Dari Tersangka A.S: 1 unit telepon seluler merek Oppo Reno 8T 5G warna silver.
  2. Dari Tersangka A.R: 1 unit telepon seluler merek Vivo Y21T, 1 unit PC spesifikasi Intel Core i5 Gen 3 dengan CPU berwarna putih, 1 unit monitor SPC, 1 unit keyboard hitam silver, serta 1 unit tetikus (mouse) X7.
  3. Dari Tersangka B.D.J: 1 unit komputer jinjing (MacBook) warna silver dan 1 unit telepon seluler merek Itel S23 warna hitam.

Untuk memperkuat pembuktian di persidangan, Polda Jabar juga melibatkan 4 orang saksi serta meminta keterangan dari para ahli, yakni Ahli ITE dan Ahli Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Ancaman Hukuman Berat

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis demi memberikan efek jera terhadap kejahatan siber dan kebocoran data, yaitu:

  1. Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 50 jo Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan/atau
  2. Pasal 65 Ayat (2) jo Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP); dan/atau
  3. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukuman yang menanti para tersangka adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda maksimal mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Polda Jabar terus mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi serta tidak terlibat dalam praktik ilegal jual-beli data yang melanggar hukum siber di Indonesia.


Penulis : Briptu Riksa Sidik S.H